News

PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) XVII DAN PERINGATAN HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE 47 TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

Dalam rangka memperkuat integrasisosial dan integrasi bangsa dalam memperkokoh NKRI melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat yang telah tumbuh, berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari nilai budaya bangsa perlu menggelorakan kembali semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai peranan penting mendukung proses pembangunan nasional. Gerakan PKK juga merupakan wadah aktifitas social kemasyarakatan yang mengarah kepada terwujudnya kehidupan keluarga yang lebihmaju, bahagia sehat dan sejahtera.

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang ke XVI dan Peringatan Hari KesatuanGerak (HKG) PKK ke 47 merupakan upaya untuk lebih menggelorakan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan khususnya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan ini melibatkan berbagai sektor terkait, karena melaui pelaksanaan program yang melibatkan gotong royong masyarakat desa, akan dapat mengakslerasi pembangunan berbagai prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Keberhasilan pelaksanaan program ini yang di pusatkan di Kabupaten Rembang, dapat menjadi model bagi daerah lain dalam melaksanakan program pembangunan yang diprioritaskan lokasinya pada desa-desa tertentu dengan menggunakan sistem gotong royong masyarakat.

Sejalan dengan implementasi UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Negara mengakui dan  dan menghormati kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Gotong royong merupakan modal sosial yang sangat strategis dan masih berkembang dan perlu dipertahankan terutama untuk percepatan implementasi  UU Desa guna membangun masyarakat yang berpemerintahan (Self Governing Community) guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kuat, maju, demokratis dan tanpa meninggalkan jati diri.

Pelaksanaan program ini tetap mengutamakan peran aktif dan gotong royong masyarakat, karena melalui peran aktif masyarakat akan tercipta rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten lebih berperan memfasilitasi.

Bertolak dari kenyataan ini perlu upaya untuk terus menumbuhkan kesadaran masyarakat  akan pentingnya semangat gotong royong, salah satunya dengan mendukung Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK .

Salah satu point yang menjadi titik perhatian adalah kegotongroyongan masyarakat Kabupaten Rembang yang harus ditingkatkan.  Nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah bagian dari system nilai budaya bangsa, yang perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam mendukung “Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari serta Rembang Madani. 

  1. MAKSUD

Maksud diselenggarakannya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XVI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 47 Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

  • TUJUAN

Tujuan diadakannya kegiatan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XVI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 47 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

  • Menjaga dan melestarikan budaya bangsa.
    • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
      • Meningkatkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
        • Memasyarakatkan Gerakan PKK sebagai gerakan yang dikelola dengan prisip dari, oleh dan untuk masyarakat yang sudah dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
        • Meningkatkan pemahaman segenap jajaran Tim Penggerak PKK, masyarakat dan seluruh komponen bangsa tentang keberadaan, tujuan, program dan kegiatan PKK dalam rangka memberdayakan dan menngkatkan kesejahteraan keluarga.
        • Meningkatkan motivasi dan kesadaran anggota TP. PKK dan Kader PKK serta masyarakat untuk lebih tau, mau dan mampu melaksanakan program-program PKK serta terus aktif mendukung kegiatan PKK

Tema BBGRM adalah Lanjutkan Gotong Royong Tuntaskan Kemiskinan

Tema HKG adalah “Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Selaras dengan Program Pemerintah

Peringatan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 45 Kabupaten Rembang Tahun 2019 sebanyak 850 orang ,terdiri dari:

  1. Sasaran HKG 550 orang
  2. Sasaran BBGRM  300 orang

Adapun Peserta berasal dari Unsur :

  1. Forkopinda Kabupaten Rembang
  2. OPD terkait                                                 
  3. TP. PKK Kab. Rembang                            
  4. Camat se Kabupaten Rembang                                                         
  5. Ka. TP. PKK Kecamatan se Kabupaten Rembang                          
  6. Kepala Desa se Kab. Rembang                       
  7. Ka. TP. PKK Desa se Kab. Rembang
  8. Penerima Hadiah Lomba HKG 
  9. Penerima Hadiah Lomba Posyandu                                                              
  10. Toga/Toma
  11. Masyarakat Desa Sendang Agung Kec. Pamotan            
  12. Dinas Instansi Kecamatan Pamotan               

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dan HKG PKK ke 47 tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2019 dilaksanakan pada :

Hari             : Selasa

Tanggal    : 30 April 2019

Pukul          : 08.00 WIB – selesai

Tempat     : Lapangan Desa Sendang Agung

                  Kecamatan Pamotan

Forum BUMDesa Kabupaten Rembang Raih Juara Terbaik II Tingkat Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) kembali mengukir prestasi. Kali ini diajang Bursa Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bursa BUM Desa) Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diadakan di Lapangan Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tanggal 8-9 April 2019. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) XVI dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) Ke-47 Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini Kabupaten Rembang meraih Juara Terbaik II Stand BUM Desa/BKM.

Read More

Lomba BUMDesa Kabupaten Rembang 2019

Upaya Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) dalam membina, memantau dan mengevaluasi perkembangan BUM Desa tidak henti-hentinya dilakukan. Pada tanggal 20 Maret s/d  2 April 2019, Dinpermades melakukan identifikasi tingkat perkembangan BUM Desa melalui Lomba BUM Desa Tingkat Kabupaten. Penilaian yang berlangsung 7 (tujuh) hari tersebut  bertempat di Kantor BUM Desa yang ditunjuk sebagai  perwakilan BUM Desa di 14 (empatbelas) kecamatan se Kabupaten Rembang.

Read More

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019, dilaksanakan pada hari Kamis/4 April 2019 di Aula DINPERMADES Kabupaten Rembang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa OPD terkait dan Kepala Seksi PMD Kecamatan serta Pendamping Desa Se-Kabupaten Rembang, dengan narasumber dari Kepala DINPERMADES Kabupaten Rembang dan Tenaga Ahli.

Data perkembangan desa menjadi kebutuhan pokok untuk mengukur bagaimana arah perubahan desa terjadi. Selama ini pemerintah telah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Puluhan triliun dana telah digelontorkan oleh pemerintah demi menjalankan misi pembangunan tersebut. Target pemerintah setidaknya mencapai 2.000 desa mandiri serta mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang.

Ada 54 variabel yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. Indikator sosial digunakan untuk melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat desa yang terdiri dari modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan permukiman. Dimensi ekonomi digunakan untuk menggambarkan bagaimana ketahanan ekonomi desa yang dilihat dari keragaman produksi desa, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Sedangkan, dimensi terakhir yaitu dimensi ekologi melihat kondisi lingkungan desa dari variabel kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana.

Mengenai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang membentuk Tim untuk terjun ke lapangan untuk memonitoring dan mengevaluasi data yang di agendakan pada awak bulan April tahun 2019. Perlu kiranya desa memberikan data yang akurat dan tepat sehingga pelaporan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengelompokan Desa ada 5 yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 tidak ada status desa yang Sangat Tertinggal dan hanya 1 desa yang dikategorikan Desa Mandiri, dengan demikian dengan pemanfaatan dana yang dikelola desa selama satu tahun diharapkan mampu memajukan desanya.

 

 

Review POsyandu TIngkat Kabupaten Rembang Tahun 2019

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Sebagai upaya optimalisasi fungsi dan kinerja Posyandu sebagai Wahana pelayanan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi dan derajat kesehatan serta untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Posyandu baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa guna meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu dilakukan Review Pelaksanaan Program Posyandu.

Kegiatan Review Program Posyandu  merupakan salah satu sarana komunikasi oleh kelompok operasional posyandu dengan tujuan membantu penguatan Posyandu yang ada.

I. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Review Posyandu Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2019 :

Hari         : Senin

Tanggal   : 1 April  2019

Tempat    : Aula Besar Dinpermades Kabupaten Rembang

Jln. Pemuda Km. 2 Rembang

II. PESERTA

Peserta Review Posyandu Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2019 sebanyak 40 orang terdiri dari unsur :

  1. Anggota Pokjanal Posyandu Tk. Kecamatan
  2. Pokja Posyandu Desa
  3. Ketua Poklak Posyandu Desa

III. NARA SUMBER

Narasumber Review Program Posyandu Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2019, antara lain :

  • Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dengan materi “ Strata Posyandu dan Prioritas Program Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2019
  • Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Rembang dengan materi Pemaparan Profil Posyandu Jiworejo dalam upaya Pengembangan Posyandu di Kabupaten Rembang.”
  • PKK Kabupaten Rembang dengan materi Pencatatan dan Pelaporan serta Upaya Pelaporan Posyandu ”
  • Dinpermades Kabupaten Rembang dengan materi “Implementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Persiapan Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Kabupaten Rembang”

Penutupan TMMD SENGKUYUNG 1 Tahun 2019 di Desa Waru Kecamatan Rembang

Bahwa sebagai ujud kemanunggalan TNI  dan Masyarakat dan juga didalam membantu upaya penanganan Desa merah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakt guna mencapai masyarakat adil dan mamkmur sejahtera lahir dan batin.  dengan masih rendahnya  kondisi sarpras  dan sosial dasar masyarakat, maka kegiatanm  TMMD adalah adalah menjadi solusi. penyelenggeraan TMMD yang dimulai pada 27 Februari 2019 dan berlansgung selama 30 Hari dan secara resmi pada hari ini tanggal 27 Maret 2019 ditutup oleh Komandan Kodim 0720 Rembang Letkol Andi Budi Sulistianto, S.Sos ditandai derngan pemukulan kentongan dan penyerahan alat kerja bhakti gotong royong  dan disaksikan oleh Forkompinda Kab. Rembang

berbagai program yang dilaksanakan dalam TMMd Sengkuyung I antara lain Pengerjaan :

A. Kegiatan Fhisik

-Pengerjaan Jalan rabat beton dengan Volume  ( P. 546 m x L. 3 m x Tebal. 0.15 m )

– Pembuatan poskamling ( P.2,5 m x L . 2 m x T, 3,75 m ).

B. Kegiatan Non Fhisik

– Penyuluhan kesaadran masyarakat terhadap bela negara, donor darah pelayanan kependudukan dan catatn sipil,

pengobatan masal, penghijauan serta Pasar murah

harapan dari ditutupnya TMMD Sengkuyung I Tahun 2019 adalah terpeliharanya berbagai akses dn kegiatan yang sudah dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta makin meningkatknya kegiatan gotong royong di masyarakat

 

Rakor Kelembagaan BKAD Ex PNPM Mandiri Perdesaan dan sosialisasi Perda 4 Tahun 2018 tentang Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan

Bahwa dalam rangka  mengeksistensikan kelembagaan BKAD ex PNPM Mandiri Perdesaan maka Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinpermades  menyelenggarakan monev kegiatan ex PNPM Mandiri perdesaan  yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2019  dan menjadi agenda rutin setiap awal  monitoring evaluasi kegiatan disamping mengevaluasi kinerja juga sebagai persiapan target  program pelaksanan kelembagaan tahun berikutnya. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan  kelemabagan dari tahun ke tahun  menunjukan perkembangan aset yang menggembirakan, perkembangan aset Tahun 2017 berjumlah Rp. 87.895.325.937 naik 5,6  % di Tahun 2018 menjadi Rp. 92.777.388.103,- .  Seiring dengan perkembangan kelembagaan tersebut alhamdaulillah di Kabupaten rembang melalui inisiatif Anggota DPRD  mulai pada tahun 2017 menggodog Regulasi tentang keberadaan Ex PNPM Mandiri perdesaan dikandung maksud supaya aset-aset yang ada dapat terlindungi oleh Peraturan Yang jelas  serta keberadaan ex PNPM yang mampu sebagai salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan, ada payung hukum yang jelas.  Dengan telah dikeluarkannnya Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil kegiatan Program PNPM Mandiri perdesaan, maka diawal Tahun 2019 diselenggarakan Sosialisasi Perda tersebut supaya dapat diketahui oleh Pelaku-pelaku kelembagaan BKAD se Kabupaten Rembang dan masyarakat secara umum, dengan Narasumber dari  Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang Ibu Nita Valenia, SH, MM, harapan diselenggarakannya sosialisasi tersebut supaya regulasi yang mengatur Keberadaan Ex PNPM Mandiri terlindungi dengan jelas yang keberadaannya berguna bagi masyarakat.

 

Sosialisasi PERBUP No 63, 64, 65, 66 dan 67 ke 14 Kecamatan se-Kabupaten Rembang dalam rangka Penguatan dan Pemantapan Pengelolaan Dana di Desa Tahun Anggaran 2019

Pada tanggal 7 s/d 15 februari 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mensosialisasikan PERBUP No. 63 Th 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan APBDesa Tahun 2019, PERBUB No. 64 tentang Peng elolaan Keuangan Desa, PERBUB No. 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019, PERBUB No. 66 Tahun 2018 tentang DBHPRD Kepada Desa dan PERBUB No. 67 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada 14 Kecamatan se-Kabupaten Rembang. Pada sosialisasi kali ini Tim dari DINPERMADES Kab. Rembang juga didampingi oleh Inspektorat Kab. Rembang, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Rembang, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kepolisian dan Koramil Kecamatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD se-Kabupaten Rembang.

Sosialisasi ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di desa terkait pengelolaan dana yang ada di desa karena semua instansi terkait juga turut memberikan pengarahan kepada desa, Sosialisasi pada tahun 2019 dilakukan oleh 2 Tim yang dibagi pada 14 kecamatan. Pada kesempatan ini Kepala DINPERMADES Kabupaten Rembang, H. Sulistiyono, A.P, M.Si menekankan kepada seluruh kepala desa agar pengelolaan kegiatan di desa harus dilakukan dengan “swakelola” dan juga penekanan kepada aparatur desa agar mengalokasikan dana yang ada di desa untuk kegiatan pemberdayaan/non fisik paling sedikit 30%.