Pada tanggal 2 Maret 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengadakan Forum OPD tahun anggaran 2020 di Bappeda Kabupaten Rembang. Dengan Narasumber berasal dari KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan) Program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, Moderator Bapak Mualif, Asisten Pemerintahan Setda Kab. Rembang dan Paparan disampaikan dari DINPERMADES, BAPPEDA dan DINSOSPKB.
Forum OPD ini dilakukan dengan tujuan penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah untuk tahun 2021. Untuk DINPERMADES disampaikan capaian kinerja tahun 2019 yaitu rata rata sudah 100% tercapai untuk indikator sasaran swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih 78% karena pada tahun 2019 lebih difokuskan pada posyandu aktifnya. Selain itu juga disampaikan program dari DINPERMADES tahun 2020 yaitu Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, Program Kerjasama Pengembangan Kawasan Perdesaan, Program Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa dan Program Penguatan kelembagaan desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Untuk usulan musrembangcam sudah di tampung semua namun perlu dilakukan pemilahan usulan yang sesuai.
Dari KOMPAK menyampaikan spesialisasi kompak menyasar pada perbaikan tata kelola pemerintahan, sasarannya adalah masyarakat miskin dan rentan dengan membantu daerah untuk mengoptimalisasi anggaran agar tepat sasaran dan mengadvokasi kebijakan yg tumpang tindih. Hasil verval DTKS di Kabupaten Rembang 31% data yang baru diverifikasi, yang rata rata pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah SD. Yang menjadi masalah pokok di kabupaten rembang yaitu kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi untuk itu KOMPAK memberikan strategi untuk penanggulangan kemiskinan.
Dalam sesi diskusi, Bapak Mahfud (Camat Pamotan) menyampaikan permasalaham mengenai DTKS. Seberapa serius pemerintah menangani DTKS dan memohon untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Dari Bapak Naston (BPS) menyampaiakn pendapatnya bahwa aplikasi DTKS terkait data tidak pernah disentuh oleh admin desa untuk itu Bapak Sulistyono, AP,M.Si (DINPERMADES) memberikan solusi yaitu mengedukasi admin admin yang ada di desa, perlu adanya sosialisasi di kecamatan maupun desa tentang DTKS yang terbaru seperti apa, bila perlu data DTKS yg update dipasang di setiap desa, dan pendampingan dari OPD terkait. Dari KOMPAK memberikan masukan sebelum dilakukan verval lapangan dilakukan desk verval DTKS melalui lintas sektor, dilakukan di kecamatan bersama Desa, Kecamatan dan OPD sehingga data akan lebih bersih.